RUU TNI Disahkan Akan Mempercepat Genosida Dan Ekosida Di Papua.

 

RUU TNI Disahkan Akan Mempercepat Genosida Dan Ekosida Di Papua.

Pembahasan RUU TNI sedang digodok oleh DPR RI di jakarta adalah ancaman serius terhadap orang asli Papua. 

Jika RUU TNI benar- benar disahkan maka Papua salah satu wilayah yang akan menghadapi tekanan kekuatan militer melalui kekerasan militer, pembunuhan, penyiksaan penangkapan sewenang-wenang,diskriminasi berbasis rasial sangat serius, dan bahaya Konflik akan semakin meningkat .

Papua akan terancam genosida, ekosida dan Impunitas secara masif ,hal tersebut akan terjadi di Papua atas nama keamanan dan pembangunan nasional melalui PSN , peningkatan kekuatan militer guna pengamanan Proyek investasi perusahaan-perusahan yang juga dijalankan dengan kekuatan bersenjata, serta mengawal program hilirisasi membuka peluang investasi besar-besaran di Papua dan proyek-proyek tersebut tentunya akan dibackup oleh Militer TNI bahkan juga mereka yang menjalankannya .

Revisi Undang-undang TNI menempatkan Papua kedalam posisi sebagai Darah Darurat Sipil DDS hal tersebut akan berlaku di seluruh wilayah di indonesia terutama di Papua .6 tahun terakhir Papua dilihat secara objektif ahwa praktek darurat sipil sudah diperlakukan di Papua secara umum tetapi juga lebih khusus di daerah operasi militer maupun daerah yang berpotensi ada gerakan perlawanan gerilyawan TPNPB. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kabupaten seperti di Puncak jaya, Puncak Ilaga, Intan Jaya , Yahukimo ,Nduga ,Maybrat dan Pegunungan Bintang. Dimana TNI/Polri memperlakukan daerah ini sebagai daerah darurat sipil, setiap warga atau masyarakat hendak ingin pergi ke kebun, berburu, jalan-jalan harus lapor kepada pos-pos militer. Operasi militer masif dijalankan di perkampungan dan kediaman warga sipil, dengan tindakan yang represif. Mereka ( warga sipil ) dimintai KTP kemudian diinterogasi baik tempat tinggal, mau pergi kemana, tujuan apa waktu berapa lama dan bikin apa dll. Militer di setiap pos pemeriksaan memberikan batasan waktu berapa lama berkebun atau beraktivitas jam sekian harus kembali dan kembali lapor ke pos kemudian setiap barang bawaan hasil kebun diperiksa sebelum ke rumah , jika kedapatan lebih dari batas yang ditentukan warga sipil tersebut akan dicap kelompok TPNPB dan mereka akan dibunuh, dikejar, ditangkap dan disiksa. Selain itu setiap aktivitas di kebun terkadang diawasi dikontrol oleh drone setiap hari , bahkan hingga masuk kedalam rumah warga sipil setempat, menebarkan teror kepada warga sipil sehingga warga takut melakukan aktivitas diluar rumah bahkan hanya untuk berkebun demi bertahan hidup . Hal ini secara tidak langsung adalah bentuk darurat sipil dan praktek politik panoptikon yang berlaku di Papua khususnya terhadap orang asli Papua.

Sejak perang TPNPB dan TNI/Polri dalam skala besar pecah di Nduga menyebar lagi 8 kabupaten Papua menjadi daerah operasi militer DOM dan berkembang menjadi Daerah Darurat sipil DDS.

Operasi militer di Papua berdampak pada pengungsian warga sipil besar- besaran ke hutan maupun ada yang mengungsi ke kita besar sampai sekarang hidup sebagai pengungsi.Akibat dari praktek operasi militer OP dan dijadikan sebagai daerah darurat sipil ini melahirkan korban rakyat sipil secara fisik, psikis maupun verbal melahirkan trauma terhadap orang asli Papua. Selain Papua dijadikan DOP dan DDS militer juga mulai intervensi pemerintahan sipil di Papua 6 Tahun terakhir. Praktek pemerintahan otoritarianisme secara tidak langsung berlaku di papua selama 6 tahun terakhir meningkatnya eskalasi perang TPNPB akhir awal tahun 2019 .

Ditambah lagi isu rasisme pertengahan tahun 2019 militer besar-besaran kirim ke papua organik non organik Papua dikontrol dan dikendalikan Militer. Dimana praktek otoritarianisme dan pemerintahan berwatak militeristik di Papua diperlukan di awal tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2025 sekarang. Praktek pemerintahan otoritarianisme dapat dilihat dimana Militer mulai intervensi pemerintahan sipil di Papua. Militer mengendalikan dan mengambil alih dinas kesehatan, dunas pendidikan dan dinas sosial. Militer masuk ke sekolah- sekolah bagi sembako, mengajar di sekolah dengan peralatan lengkap, menjadi tenaga kesehatan atau medis dan menjadi tenaga kerja dinas sosial bagi supermi beras dan minyak goreng di masyarakat.

Aktivitas ini mulai meningkat sepanjang tahun 2022 sampai dengan sekarang awal tahun 2025. Dampaknya orang papua hidup dalam trauma dan secara fisiologi anak-anak sekolah mulai terganggu dan merasa tidak nyaman.Di Tengah operasi militer, pemberlakuan praktek otoritarianisme dan darurat sipil kekerasan militer meningkat. Mulai dari Pengungsian, pemerkosaan, pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual dan penangkapan sewenang-wenang. Sejumlah kasus kekerasan di papua yang korban adalah orang asli Papua terkesan kekerasan berbasis rasial, melahirkan krisis kemanusian pelanggaran HAM dan memperkuat imunitas terhadap orang asli Papua. Orang asli Papua hidup dalam traumatis yang belum sembuh total sejak invasi militer dalam operasi-operasi militer sejak Tahun 1961 Trikora dikumandangkan oleh soekarno Presiden pertama sampai dengan Presiden ke 7 joko widodo. Rezim Presiden Prabowo Subianto yang merupakan aktor kekerasan di papua melalui kasus penyanderaan di mapenduma 1996 sudah mengkhawatirkan akan ancaman militer sejak dicalonkan sebagai presiden. 

Pelatihan atau pembekalan di akademi militer di magelang juga menunjukan salah satu strategi militerisasi kepala daerah gubernur, bupati dan walikota. Selain militerisasi hal ini juga menunjukan sebagai proses sentralisasi pemerintahan militeristik di Papua.Karena Papua salah satu daerah diberlakukan otonomi khusus sehingga seharusnya berlaku sistem desentralisasi sehingga pelantikan dan pembekalan tidak bisa dilakukan. Kepala daerah di Papua gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakilnya berhak lantik di Papua dan mereka seharusnya tidak perlu ikut pembekalan.Dari dinamika ini menunjukan Pemerintahan rezim prabowo subianto gibran rakabumi raka akan mempraktekan sistem pemerintahan militeristik di Papua.

 Papua salah satu daerah menjadi target program Hilirisasi, program pembangunan strategi nasional PSN dan program Kopdes koperasi desa merah putih.Seluruh Program tersebut akan dikawal oleh militer sehingga pemerintah lebih dahulu menetapkan pembangunan 100 bataliyon di papua dengan mengirim militer besar-besaran di papua.Hal ini bisa kita lihat pernyataan Presiden sendiri mengatakan bahwa jangan takut dengan pelanggaran ham, jangan takut dengan isu deforestasi dan program MBG di Papua akan dikawal militer.

Pernyataan Lenis Kogoya yang diangkat sebagai pangkat letkol menyatakan tidak ada isu genosida dan program MBG harus dilanjutkan.Narasi narasi strategi mengancam gerakan sipil maupun gerakan gerilyawan TPNPB di papua untuk mencapai tujuan politik kolonialisme pendudukan dan kolonialisme eksploitasi dengan kekuatan militer.Karena Lenis Kogoya ada salah satu pimpinan komando Cadangan Komcad sekaligus juga panglima tinggi Milisi merah putih disiapkan militer indonesia di Papua seperti erigo guterres di timor leste.Dari kondisi ini orang asli papua akan diperhadapkan dengan tangan besi seperti orde baru. Hak- hak orang asli papua terancam ketiga RUU TNI sudah disahkan oleh DPR RI, maka di Papua benar-benar memperlakukan praktek militeristik, operasi militer dan darurat sipil.Hak demokrasi orang Papua dibungkam hak atas keadilan dibungkam dengan imunitas dan diskriminasi, hak atas tanah dirampas dengan militer, hak atas hutan dan hak atas hidup rasa nyaman juga benar-benar terancam.Ketika orang papua protes menggunakan hak demokrasi akan diperhadapkan dengan militer, pembungkaman, kriminalisasi, diskriminasi dan marginalisasi akan masif di Papua.Militer akan mengontrol orang asli papua dalam praktek pemerintahan otoritarianisme juga politik panoptikon pun diperlakukan untuk mengontrol setiap aktivitas orang asli papua.

Indonesia menargetkan Papua aman dalam NKRI sebelum indonesia Emas 2045 dan secara ekonomi indonesia menjadi negara super power di Asia tenggara tahun 2050 mengalahkan ekonomi inggris, Prancis dan jerman menjadi negara maju nomor ke 4 di dunia.Untuk itu sistem pemerintahan militeristik diperlukan dalam pemerintahan sipil untuk mencapai tujuan tersebut agar militer akan mengawal dan melindungi investasi pertambangan perkebunan energi dan minyak bumi melalui program hilirisasi dan PSN.

Papua salah satu wilayah yang menjadi target investasi tambang ,pangan , dan pengolahan bahan menta untuk kemudian di bawa keluar untuk diproduksi, dilakukan dalam program hilirisasi pembangunan mega proyek besar industrialisasi sektor ekonomi 

Maka dengan pengesahan UU TNI disahkan dampak serius terhadap orang asli Papua. Karena UU TNI akan memberikan ruang operasi militer dan praktek otoriter dalam kehidupan masyarakat Papua.

Dampak dan ancaman serius yang dihadapi oleh irang asli Papua akibat dari pengesahan UU TNI adalah:

1). Ruang demokrasi benar-benar dibungkam, diskriminasi rasial, dalam penegakan hukum, hak demokrasi dan nasibnya imunitas terhadap orang asli papua.

2). Investasi dan ekploitasi sumberdaya alam besar-besaran di papua, pertambangan emas batu bara nikel tembaga dan mineral di kawal militer.

3.) Perampasan tanah dan hutan masyarakat adat dengan tangan besi tanpa perlawanan atas nama pembangunan, atas nama kesejahteraan. Ketika masyarakat adat melawan akan diperhadapkan dengan moncong senjata.

4.) Orang asli papua akan menghadapi kemiskinan, ekosida, etnosida dan termarginalisasi dalam semua sektor kehidupan 

5.) Kekerasan berbasis rasial, pelanggaran HAM dalam skala besar baik hak asasi manusia maupun hak Eko shop secara masif dan terstruktur melanggengkan praktek imunitas secara struktural.

6.) Orang Papua harus kritis melihat dinamika dan pengembangan ini secara serius dan wajib bersatu menolak semua kebijakan pemerintah termasuk pengesahan UU TNI.

7.) UU TNI menghidupkan kembali orde baru Dwi Fungi ABRI mengancam orang asli Papua. Orang Papua tidak ada masa depan bersama indonesia karena UU TNI melanggengkan operasi militer, dan papua dijadikan daerah darurat sipil akan mempercepat Genosida, ekosida dan etnosida secara struktural dalam praktek otoritarianisme atau pemerintahan berkarakter militeristik di Papua.

Dilihat dari uraian diatas maka orang asli Papua masa depannya benar terancam tidak ada jaminan masa depan orang asli Papua bersama Indonesia.

Admin: KNPB News