Minggu, 12 Oktober 2025

Pemukiman Warga Sipil Di Bom Militer Indonesia,Melanggar Hukum Humaniter Internasional

 



Pegunungan Bintang - KNPBnews, Pertempuran antara TPNPB dan TNI di Kiwirok , pada 06 Oktober 2025 lalu , pada  pukul 07.00 belangsung kurang lebih selama 3 jam , aparat Militet Indonesia menjatuhakan Bom dari udara menggunakan Dua Unit Pesawat Tempur Tucano yang menghancurkan pemukiman warga sipil hingga menyebabkan pengungsian warga sipil , di Kiwirok Pegunungan Bintang 



Dietahui pesawat tempur Tucano adalah buatan Brazil dan Bom yang digunkan adalah Bom Konvensional Metek MK 81 atau 83 buatan Amerika Serikat . Diketahui juga menurut laporan pekerja kemanusiaan Independen menyampaikan bahwa pada serangan udara berlangsung Aparat militer Indonesia justru menjatuhkan bom di wilayah Pemukiman Warga Sipil. Pengeboman ini mengakibatkan rumah-rumah warga sipil ,fasilitas kantor hingga sekolah di Kiwirok hancur lebur dan masyarakat harus mengungsi kedalam hutan-hutan mencari perlindungan akibat terdampak Bom .


Dampak Bom juga benar-benar menghancurkan hutan-hutan hingga kuburan milik masyarakat sipil dikiwirok juga ikut hancur lebur . Insiden pengeboman ini bukan lagi pertama kali tetapi sudah terjadi beberapa kali di Pegunungan Bintang dan di Papua.


Penggunaan Bom sudah berlangsung di Pegunungan Bintang sejak tahun 2021 di Kiwirok , serangan Bom di Intan Jaya menggunakan Pesawat CASA buatan Spanyol,hingga penggunaan senjata Kimia juga digunakan melawan TPNPB. 


Penggunaan Bom atau pengeboman diwilayah sipil sendiri tentu saja melanggar Hukum Humaniter Internasional , pada Konvenan Den Haag 1899 dan 1907 , pemukiman warga sipil ,sekolah ,puskesmas dan warga sipil sendiri adalah objek yang tidak dapat diserang dan hal tersebut diatur secara ketat dalam Hukum Humaniter Internasional . 


Hingga saat ini warga sipil yang mengungsi ke dalam hutan belum terdata sama sekali dikarenakan situasi yang sangat tidak aman . 




Admin : KNPB News

Kamis, 09 Oktober 2025

Aksi Bisu FSPM - PRP Tuntut Bebaskan 4 Tahanan Politik Papua dan Hentikan Kriminalisasi Perjuangan Politik Rakyat Papua 





Makssar - KNPBnews ,  Aksi Bisu Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/I Papua Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) menuntut pembebasan  Empat Tahanan Politik Papua ( NFRPB ) dan Hentikan Kriminalisasi Perjuangan Politik Rakyat Papua,  pada sidang yang  berlangsung di Pengadilan Negeri Klas IA Makssar , pada 9 Oktober 2025


Tuntutan pemebasan ke - 4 Tapol Papua terus disuarakan melakui aksi- aski oleh Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua ( FSPM - PRP ) desakan kali ini dilakukan dengan Aksi Bisu didepan pengadilan Negeri Klas IA Makassar  ,dengan tuntutan yang sama " Bebaskan Empat Tahanan Politik Papua  dan Hentikan Kriminalisasi dan Hentikan Kriminalisai Perjuangan Politik Damai Rakyat Papua " 


Pada aksi berlangsung FSPM PRP mengeluarkan pernyataan sikap tuntutan Pembebasan Empat Tahanan Politik Papua dan menuntut agar Pemerintah Indonesia Menghentikan Upaya  Kriminalisasi terhadap Perjuangan Politik Damai Rakyat Papua  , berikut isi pernyataan sikap 


Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/I Papua Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) mengecam keras tindakan kriminalisasi terhadap empat tahanan politik Papua yang dituduh melakukan makar tanpa bukti yang sah. Mereka adalah Abraham Goram Gaman, Nikson May, Piter Robaha, dan Maxi Sangkek, yang ditangkap secara represif di Sorong pada 28 April 2025.


Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, tiga saksi fakta yang seharusnya dihadirkan dalam sidang lanjutan pemeriksaan hari, tidak mampu dihadirkan oleh pihak kejaksaan sorong dengan beberapa alasan antara lain, sakit lambung dengan bukti keterangan dokter yang dianggap tidak sah oleh Hakim ketua, dan dua orang saksi yang menolak untuk memberikan kesaksian langsung di Pengadilan Negeri Makassar.


 Salah satu saksi yakni anak dari Abraham Goram Gaman, menolak untuk memberikan kesaksian dari pihak jaksa penuntut umum dan salah satu saksi tidak mampu dihadirkan oleh kejaksaan karena menolak untuk memberikan kesaksian, jaksa menerangkan membutuhkan  waktu yang lebih untuk menghadirkan setiap saksi fakta karena jarak dan biaya. Akibat dari ketidakhadiran saksi, menyebabkan sidang langsung ditunda tanpa pembacaan lebih lanjut.

Disidang tanggal 7, oktober.  Tiga saksi yang dihadirkan, anggota Polri dan staf honorer Pemda Papua Barat Daya, menyatakan bahwa Abraham Goram hanya mengantarkan surat dari Presiden NRFPB, Frokorus Yaboisembut, yang berisi ajakkan penyelesaian konflik Papua secara damai. Tidak ada percakapan, ajakan makar, ataupun tindakan yang bersifat permusuhan terhadap negara. Pakaian yang dikenakan pun hanyalah batik Papua, bukan simbol perlawanan.


Kesaksian ini membuktikan bahwa tidak ada unsur makar dalam tindakan keempat tahanan politik tersebut. Tuduhan yang diarahkan kepada mereka merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan politik damai rakyat Papua. Pemindahan sidang dari Sorong ke Makassar tanpa pemberitahuan keluarga dan pendamping hukum juga melanggar asas peradilan yang terbuka dan adil.

Aksi solidaritas masyarakat di Sorong dan Manokwari yang menolak pemindahan sidang dibalas dengan kekerasan aparat. Sedikitnya 17 warga ditangkap, termasuk anak di bawah umur, sementara beberapa orang mengalami luka-luka. Dua tahanan politik, Abraham Goram dan Maxi Sangkek, juga mengalami gangguan kesehatan serius tanpa penanganan medis yang layak.

Menurut FSPM-PRP, penggunaan pasal-pasal makar KUHP terhadap rakyat Papua merupakan bentuk penindasan kolonial moderen. Padahal, aktivitas politik yang dilakukan NRFPB dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam aksi bisu dan pembagian selebaran di Depan Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini, Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa/I-Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) menuntut:

Bebaskan 4 tahanan politik Papua tanpa syarat.

Hentikan intimidasi dan teror terhadap aktivis Papua yang memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.

Negara segera membuka dialog damai sebagaimana diajukan oleh empat aktivis NRFPB di Sorong.

Tarik seluruh militer (TNI/Polri) organik dan non-organik dari tanah Papua Barat.

Usut tuntas pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan Tobias Silak dan kasus mutilasi Tarina Murib.

Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFEE, dan seluruh perusahaan asing yang mengeksploitasi Papua.

PBB harus bertanggung jawab dalam proses penentuan nasib sendiri dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua Barat.

Buka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi jurnalis nasional dan internasional di tanah Papua.

Hentikan seluruh operasi militer di Yalimo, Yahukimo, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan wilayah lainnya.

Segera berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!Makassar, 9 Oktober 2025



Admin : KNPB News 



KNPB wilayah Mamberamo Tengah Sukses Lakukan Pembenaan Pengurus Sektor Seralema

 



Mamberamo Tengah - KNPBnews, Pada rabu 08 Oktober 2025 Komite Nasiomal Papua Barat (KNPB) Wilayah Maberamo Tengah gelar Pembenahan Pengurus Sektor Seralema di Kampung Seralema 


Pembenahan dilakukan oleh Badan Pengurus KNPB Wilayah Mamberamo Tengah, dengan menetapkan dan melantik Badan Pengurus Terpilih Sektor Seralema , Yostan Loho sebagai Ketia Sektor, Welius Surabut sebagai Sekretaris , Vilkon Sambom sebagai Bendahara di ikuti dengan bidang-bidang lainnya didalam struktur sektor 



Pembenahan dan pelantikan tersebut langsung dilakukan oleh Ketua KNPB Wilayah Mamberamo Tengah Tn. Ravis Polona , pada kegiatan berlangsung Thema yang di ambil adalah Kemerdekaan Tidak Akan Datang Dari Mana-mana Tapi Papua Merdeka Akan Ditentukan Oleh Takyat Papua Iti Sendiri. 


Kegiatan berlangsung dengan penuh hikmat dan aman ,di Kamoung Seralema, Kobakma , Mamberamo Tengah . 



Admin : KNPB News 





Rabu, 08 Oktober 2025

KNPB Wilayah Sentani Sukses Gelar Konferensi Ke-IV Pembenahan Struktur Dan Pelantikan Badan Pengurus Baru 



Sentani- KNPBnews, Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Sentani telah gelar Konferensi ke-IV  Pembenahan Struktur dan Pelantikan Badan Pengurus Baru KNPB Wilayah Sentani, kegiatan berlangsung  , di Sentani , pada Rabu , 08 Oktober 2025 


Pada Konferensi ke IV KNPB menetapkan Sadraks Lagowan sebagai Ketua KNPB Wilayah Sentani, Ames Kogoya sebagai Ketua 1 , Elky Matuan sebagai Sekretaris Umum KNPB Wilayah Sentani didampingi Benyamin Pigay sebagai Sekretaris 1 , Bendahara umum dan 1 Dortius Tengket dan Nando Passe, serta Juru Bicara KNPB Wilayah Sentani Nhofis Esema . Kegiatan berlangsung dengan hikmat dan aman ,yang dihadiri oleh perwakilan sektor-sektor di KNPB Wilayah Sentani 


Pada kesempatan yang sama  seusai kegiatan Konferensi digelar , KNPB Sentani juga menyampaikan beberapa pesan melalu konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Ketua KNPB Wilayah Sentani terlantik Tn. Sadraks Lagowan, dalam pesannya menyampaikan kepada seluruh Rakyat Papua dari Sorong hingga Samarai dan juga terlebih khususnya di wilayah Mamta serta kepada seluruh pejuang KNPB dan Organisasi Pelopor Perjuangan Pembebasan dan lembaga serta komponen masyarakat yang ada di Tanah Tabi bahwa " pertama, harapan kami Pengurus terpilih di tahun 2025 dalam konferensi ke IV ini , bagaimana agar dengan kepengurusan kali ini kami bisa membangun kekuatan Rakyat, yang terorganisir didalam satu koridor perlawanan didalam komando KNPB secara organisasi dari wilayah kerja kami dari expo sampai dengan perbatasan sarmi, kedepan kami juga berharap kepada seluruh rakyat Papua agar terus antusias menerima kami sebagai pemimpin koridor KNPB untuk bisa bagaimana duduk, berdiskusi dan bercerita bersama-sama dengan rakyat menceritakan tentang beribu penderitaan rakyat Papua demi menuju pembebasan nasional. 


Kedua, kami BP KNPB Wilayah Sentani yang terpilih kami juga ingin menyikapi terkait beberapa situasi di yang belakangan ini terjadi,yang mana pembunuhan merajalela, pembunuhan liar yang dilakukan olehTNI - Polri dan juga pembunuhan yang terjadi secara tidak terduga di beberapa wilayah konflik bersenjata,kami juga melihat kasus kekerasan yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI-POLRI yang melahirkan pengungsian Warga sipil lebih dari 100.313.warga sipil dan sampai dengan saat ini terus bertambah yang sampai dengan saat ini masih hidup melarat di belantara, dan juga terkait perkembangan globalisasi pembangunan dan juga kehadiran kolonialisme Indonesia di tanah Tabi, yang mana telah melengserkan hak-hak dan kehidupan seluruh masyarakat adat Tabi dan juga masyarakat Papua yang berada di atas Tanah Tabi. kami ada sebagai media Rakyat setiap penderitaan Rakyat yang ada di wilayah tanah Tabi dan juga di seluruh tanah Papua kami akan terus memediasi melalui perlawanan bersama, perjuangan bersama mengusir kolonial dari atas tanah ini . 


Oleh sebab itu kami menekankan kepada aparat TNI-Polri berhenti,menebar kekerasan dan juga menebar tindakan teror yang hari ini sedang merajalela, terkhusus juga kami melihat bahwa salah satu opini dan tindakan yang telah dibangun melalui isu begal dan sebagainya, kami menuntut agar aparat TNI-Polri tidak boleh lagi menebar teror dan ancaman melalui kelompok-kelompok begal yang melakukan kejahatan dan terus memakan korban dan menyasar warga sipil lebih banyak." Tegasnya 


Lanjutnya lagi , " Himbauan lainnya yang perlu kami sampaikan disini kepada seluruh pejuang yang pernah bersama-sama dengan kami KNPB, entah dikubu manapun, di kelompok manapun, di komponen manapun entah di mahasiswa, Gereja, LSM, di Rakyat tani,kaum buruh, tukang ojek, supir taksi,dan seluruh komponen rakyat pejuang yang ada di organisasi-organisasi perlawanan di tanah adat Tabi yang dimana hari ini sedang berkembang pecah belah dan sebagainya,kami meminta secara terbuka untuk kawan-kawan datang dan melibatkan diri bersama,kami tidak akan menutup pintu ini sampai dengan pembebasan nasional kita wujudkan sama-sama bersama Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) wilayah Sentani. Demikian himbauan terkahir kami selanjutnya rakyat tunggu kami basis - basis massa Rakyat " tutupnya 



Admin : KNPB News 


KNPB Wilayah Yahukimo Berikan Materi Sejarah Bangsa Papua Pada Pembukaan Sidang Konferensi Klasis Weiba , Kwelamdua 

 


Yahukimo-KNPBnews, Pada pembukaan Sidang Konferesni Klasis Weiba  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo  memberikan Materi Sejarah Bangsa Papua  pada Pembukaan sidang Konferensi Kelasis Weiba Kwelamdua, materi  pendidikan politik dan sejarah kepada rakyat di KNPB Sektor Kwelamdua dilangsungkan pada pukul 15:00 hingga 19 : 30wp , pada  Selasa  07 /10/ 2025 


Tim pembawa materi Ketua Diplomasi KNPB Wilayah Yahukimo Kone Kobak bersama rombongan berjalan kaki dari Dekai ke Kwelamdua selama dua hari perjalanan , hingga tiba di Sektor Kwelamdua , pada Sabtu  4 Oktober  kehadiran Tim pemateri dijemput dengan penuh semangat dan antusias dari tuju kampung, 10 jemaat di wilayah Kwelamdua. 


pada hari Selasa tgl 7 Oktober 2025 waktu pukul 15:00 wp ,  Kone Kobak  bersama rombongan memulai kegiatan Dikpol  sejarah Papua Barat dan materi Mogok Sipil Nasional (MSN) hingga selesai pukul 7:30 wp malam.

Beberapa pesan penting yang disampaikan  Kone Kobak bahwa " pentingnya dalam perjuangan pembebasan bangsa adalah kesadaran rakyat maka rakyat Papua di Kwelamdua sebagai subjek utama dalam Perjuangan harus memiliki kesadaran kolektif. Agar perlawanan kita terhadap diskriminasi rasial dan pembunuhan terstruktur yang di lakukan kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua semenjak tahun 1961 sampai hari ini tahun 2025 harus dihentikan." Ucapnya 


Lanjutnya lagi " rakyat Papua yang menginginkan dan merindukan pembebasan bangsa dari ekploitasi kekayaan alam dan pembunuhan manusia pribumi, harus bersatu karena persatuan orang asli Papua adalah keuntungan dan kekuatan besar untuk menghantam dinding Firaun baru di west Papua. Selain membangun persatuan, kita juga wajib memperkuat dan memperbaiki menajemen organisasi perlawanan, supaya perlawanan kita terkomando, terorganisir dan terpimpin." Tutupnya dalam pada pemberian materi Pendidikan Politik Bangsa di Basis Rakyat Sektor Kwelamdua di kegiatan Sidang Konferensi Klasis Weiba Kwelamdua . 


Admin : KNPB News 




Selasa, 07 Oktober 2025

KNPB Wilayah Yalimu Sukses Gelar Konferensi 1 Pembenahan Sektor Domwil Dan Keluarkan 3 Pernyataan Sikap









Yalimu - KNPBnews, KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) - Wilayah Yalimu Sukses Gelar Pembenahan Sektor Domwil di Kampung Dombomi , pada Selasa ,07/10/2025 


Kegiatan dilaksanakan melalui Konferensi I Sektor Domwil dengan awali dengan Ibadah yang dilayani oleh majelis Gereja lalu di lanjutkan dengan pembukaan sidang konferensi ( I ) oleh ketua sektor Domwil , dalam kegiatan persidangan dan pembenahan kemudian dipimpin langsung oleh Ketua KNPB Yalimu Theo Loho bersama Pengurus KNPB Wilayah Yalimu. 

Pada putusan Konferensi I sektor Domwil , Otris Mabel kembali menjabat sebagai Ketua Sektor Domwil dan di lengkapi dengan struktur kepengurusan organisasi. Kegiatan juga dihadiri oleh pengurus Sektor Abenaho, sektor Hulikma, sektor Ohoam dan sektor Beim , serta disaksikan langsung oleh Rakyat Papua di Dombomi. 

Pada kesempatan yang sama Ketua KNPB Yalimu Theo Loho memberikan pemahaman umum arahan untuk kepada Pata pejuang juga kepada rakyat untuk terus berjuang hingga akhir Pembebasan Papua Barat 

Otris Mabel selaku ketua Sektor Domwil yang baru terpilih juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di Sektor Domwil dan ia menyampaikan " akan terus melanjutkan perjuangannya hingga Papua merdeka dan ia juga menghimbau agar Rakyat tetap mendukung dalam perjalanan organisasi."

Kwgiatan diakhiri dengan pernyataan Sektor Domwil menyikapi situasi di lingkungan wilayah Domwil , berikut isi pernyataan sikap bahwa, 

Pertama, Kepada petugas non OAP yang masuk sebagai Guru, tugang, mantri dan suster dilarang keras untuk melakukan aktivitas selain Tugas seperti jualan dll. 


Yang kedua dilarang keras kepada semua pihak bahwa di wilayah kekuasaan sektor Domwil ada pembangunan POS Militer. 


Ketiga di larang jual beli minuman keras dan juga meminum alkohol di area sekitar kampung. 



Admin : KNPB News 

Minggu, 05 Oktober 2025

Pesan KNPB Wilayah Sorong Raya Pada Kegiatan Penerimaan  Mahasiswa/I IPMANAPANDODE : Pemahaman Sejarah Bangsa Papua Wajib Dipelahari Seluruh Generasi 

 



Sorong - KNPBnews, Jumat 03 September 2025, KNPB Sorong Raya memberikan Materi Pendidikan Politik tentang Sejarah Politik Bangsa West Papya , pada kegiatan penerimaan mahasiswa di Ikatakan Pelajar Mahasiswa/i Nabire , Paniai , Dogiyai, Deiyai ( IPMANAPANDODE ) se-Kota Study Sorong. Kegiatan digelar di Asrama Dogiya ,Sorong , Papua 


Pada kegiatan diskusi berlangsung , dihadiri oleh sekretaris Umum KNPB Wilayah Sorong Raya Tn. Nikolaua Goo berama

Tn. Jenerson Kareth selaku wakil diplomasi Wilayah KNPB Wilayah Sorong Raya yang juga memberikan Materi Pendidikan Politik 


Dalam berjalannya diskusi, para maba dan mala sangat antusias mendapatkan penjelasan sejarah yang menurut mereka , sebelumnya tidak pernah didapatkan saat di bangku sekolah formal (SD,SMP,SMA) serta mereka juga menjadi lebih mengerti tentang Sejarah Perjuangan Rakyat Papua yang sampai sekarang masih terus berjuang nyalakan api perlawanan baik didalam negeri (rakyat sipil dan gerilyawan), dan para diplomat di luar negeri (ungkap seorang mala).


Pesan Penting KNPB kepada Mahasiswa/i IPMANAPANDODE bahwa , " Pemahaman sejarah Bangsa Papua wajib dipelajari seluruh generasi di Papua dan Perlawanan juga harus diambil oleh seluruh elemen Rakyat Papua terutama generasi muda yg saat ini masuk usia matang, agar dengan semangat muda, pasti kemerdekaan itu direbut. Jangan harapkan kemerdekaan itu datang saja tanpa perlawanan rakyat di tanah air Papua itu sendiri "




Admin : KNPB News 


Pemukiman Warga Sipil Di Bom Militer Indonesia,Melanggar Hukum Humaniter Internasional

  Pegunungan Bintang - KNPBnews, Pertempuran antara TPNPB dan TNI di Kiwirok , pada 06 Oktober 2025 lalu , pada  pukul 07.00 belangsung kura...