Solidaritas Rakyat Dan Mahasiswa Papua Anti Investasi : Menolak Kehadiran Tambang Nikel Di Raja Ampat Dan Investasi Apapun Yang Merusak Di Seluruh Tanah Papua
Jayapura, KNPBnews ( 12/06 ) , mahasiswa Papua bersama seluruh Rakyat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat dan Mahasiswa Papua Anti Investasi melakukan aksi damai menuntut pencabutan ijin permanen tambang nikel di Raja Ampat dan menolak kehadiran tambang nikel di Raja Ampat serta investasi apapun yang merusak di atas tanah Papua.
Aksi yang berlangsung dihadang oleh aparat kepolisian Indonesia dengan kekuatan penuh, penghadangan hingga penangkapan terjadi terhadap dua orang salah satunya adalah advokat muda anggota LBH Papua dan seorang bernama Kolki Gwijangge salah satu mahasiswa Uncen jurusan Ilmu hukum
Dalam aksi damai tersebut mahasiswa mengeluarkan pernyataan sikap menolak kehadiran tambang nikel Raja Ampat sekaligus dengan beberapa pernyataan sikap
Berikut isi pernyataan sikap resmi oleh;
SOLIDARITAS RAKYAT DAN MAHASISWA PAPUA ANTI INVESTASI
PERNYATAAN SIKAP
Sejak berdirinya Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945, kontroversi mengenai masa depan Papua (dalam Bingkai NKRI) diperdebatkan oleh para pendiri Negara Indonesia. Namun keinginan dalam mendominasi Sumber Daya Alam Papua, maka Papua tegas dipertahankan. Di samping itu, secara de facto Papua yang merupakan bagian dari kekuasaan Belanda, sejak dimanifestokan pada tahun 1828, tetap dipertahankan oleh Belanda sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Papua pada tahun 1961.
Melihat sikap Belanda tersebut, Indonesia kemudian memainkan peran Non-Blok, dengan mencari bantuan peralatan militer dari negara komunis Soviet dan China yang berpuncak pada operasi Mandala, pada 19 Desember 1961, yang dikenal dengan Trikora alias Tiga Komando Rakyat: 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, 2) Kibarkan Sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, dan 3) Bersiaplah dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa; untuk mengusir Belanda.
Tindakan negara Indonesia tersebut guna mencuri simpati sekaligus ketakutan Amerika guna membujuk sekutunya Belanda agar keluar dari Tanah Papua. Melihat situasi tersebut, Amerika lalu memainkan peran diplomasinya, dengan mempertemukan Indonesia dan Belanda (tanpa Papua), untuk menentukan nasib masa depan Papua, lewat perundingan New York Agreement, dan Roma Agreement pada tahun 1962. Hasil perundingan tersebut menyebabkan Belanda secara perlahan meninggal Papua dan menyerahkan Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963.
Selanjutnya Reformasi pun bergulir di Indonesia menggantikan pola sentralistik orde baru, dan masalah Politik “Merdeka” Papua kembali mencuat oleh dorongan TIM 100 yang menyampaikan aspirasi merdeka kepada presiden Transisi Indonesia B. J. Habibie. Namun untuk mencegah konflik berkepanjangan di Papua mendorong Intelektual Papua (Akademisi dan LSM) menyusun rancangan Otonomi Khusus bagi Papua, yang dianggap sebagai solusi masalah Papua. Akhirnya, Otonomi Khusus berlaku di Tanah Papua dan sekaligus mempertahankan status quo Indonesia di Papua serta Otonomi Khusus dalih Indonesia untuk memberikan Citra baik Indonesia terhadap dunia internasional, dan sekaligus “mencuci tangan” terhadap kasus kejahatan kemanusiaan selama 32 Tahun pemerintahan Soeharto. Manipulasi sejarah dengan kebijakan Jakarta untuk Papua selama ini jelas bahwa kepentingan hanya satu, yatu kepentingan (ekonomi Politik). Hal tersebut terbukti dari proses sejarah yang masih dalam bayang hitam.
Lebih lanjut, selama 58Tahun penguasaan Sumber Daya Alam Nemangkawi PT. Freeport, tak ada satupun keuntungan yang berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat Papua sebagai pemilik negeri. Disamping kenyataan yang hari ini menyengsarakan rakyat Papua di Bumi Amungsa, yakni dihasilkannya Limbah, dirusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat Amungsa, hingga berujung pemusnahan sistematis akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi limbah beracun PT Freeport merupakan wujud nyata dari kerakusan oligarki Jakarta yang tidak memperdulikan nasib masyarakat setempat. Sekali lagi Jakarta tidak ingin membangun Papua kecuali merampok sumber daya alam dengan pendekatan militer. Ribuan, bahkan ratusan masyarakat nyawa melayang setiap detik hanya karena kepentingan investasi asing, tidak hanya rakyat biasa (Sipil) TNI Polri pun menjadi tumbal.
Oleh karena itu kami yang tergabung dalam solidaritas dan Rayat Anti Investasi Menuntut dan menyatakan sikap bahwa.
1. Hentikan dan cabut izin Pertambangan Nikel yang masih beroperasi di Raja Ampat
2. Hentikan merampas lahan milik Mayarakat adat di merauke berkedok proyek starategi nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan
3. Cabut izin Investasi kapitalisme di seluruh tanah Papua yang mendapatkan restu dari Bahlili Lahadia terutama Fakfak, Papua Barat Daya, dan Merauke
4. Mengecam dan Tolak Wacana Tambang Emas di Blok Wabu, di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah
5. Tarik militer organik dan non Organik dari seluruh Tanah Papua
6. Hentikan operasi militer Indonesia terhadap masyarakat sipil terutama di Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pengunungan Bintang, dan Puncak
7. Segera Adili, serta pecat 4 pelaku anggota Brimob penembak Tobias Silak di Yahukimo pada 20 Agustus 2024
8. Segara ungkap pelaku yang melempar Bom Molotov di Kantor Jubi pada 16 oktober 2024
9. Berikan Hak Menentukan Nasib sendiri sebagai solusi demokratis
Demikian Pernyataan sikap ini dapat kami sampaikan, kiranya perjuangan untuk tanah air tetap berlanjut.!!
Jayapura, 12 Juni 2025.
KORLAP UMUM ( Apolos Akmuri ) PENANGGUNG JAWAB ( Kamus Bayage)
Admin: KNPB News
