Pengiriman 3.187 Pasukan non-Organik ke Papua per-tahun 2024 belum terhitung dengan yang lainnya yang belum diketahui

KNPBnews : Pengiriman 3.187 Pasukan non-Organik ke Papua per-tahun 2024 belum terhitung dengan yang lainnya yang belum diketahui

Kamis , 13/02/2025 . Pengiriman Militer non-organik ke Papua terus meningkat pada tahun 2024 ,belum juga terhitung dengan pasukan lainnya dan yang belum diketahui . menurut sumber ; Laporan Imparsial 

Yang menandakan bahwa adanya peningkatan kekuatan militer di Papua yang tentunya sengaja dikirim oleh Negara untuk kepentingan pengamanan wilayah-wilayah yang menjadi sektor komersial investasi proyek Pemerintah Negara Indonesia seperti pengamanan Proyek Strategis Nasional Yang sedang dan hendak dijalankan di beberapa wilayah di Papua seperti Merauke dan yahukimo , tambang Blok Wabu di Intan jaya , dan masih banyak lagi daerah daerah yang menjadi objek Vital kepentingan Negara 

Banyaknya kehadiran Militer ke Papua juga tidak terlepas dari keterlibatan TNI dalam menjalankan segala Program yang di buat  oleh Pemerintahan saat ini yaitu Presiden Prabowo Subianto yang memperluas peran TNI di ranah sipil yang dapat diindikasikan sebagai kembalinya Dwifungsi “ ABRI “ ala Orde Baru . 

Terlebih khususnya menjadi perhatian saat ini adalah bahwa Papua sendiri adalah daerah yang termasuk kedalam Zona merah daerah rawan konflik , sehingga dengan pengiriman Militer yang begitu banyak hanya akan menimbulkan ketakutan dan trauma di dalam kehidupan Masyarakat dan lagi pada kenyataannya bahwa operasi-operasi Militer akan semakin gencar dilakukan yang Dimana akan terjadi banyak korban dari pihak Warga Sipil Papua yang jelas akan menjadi korban dan akan terancam dengan kehadiran militer TNI yang jumlahnya sangat besar tersebut . 

Segala sektor akan dibackup dengan kekuatan bersenjata ,hal ini adalah ancaman kejahatan kemanusiaan yang serius terhadap eksistensi kehidupan orang asli Papua apabila pendropan ini terus bertambah dan terus dilakukan, adanya indikasi kejahatan kemanusiaan atau ancaman Genosida dan Ekosida akan terjadi secara massif di tanah Papua . Kejahatan Kemanusiaan dan Konflik akan terus tumbuh subur di Papua , tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Militer Indonesia yang di drop di Papua seringkali memakan Korban warga sipil , mengakibatkan pengungsian ,banyak Gereja di bakar,rumah warga di bakar, anak-anak dibunuh ,Perempuan di siksa dan di bunuh,para gembala dan Pendeta yang ditembak mati, perampasan tanah adat untuk kepentingan membangun pos TNI,Kodim dan lain-lain , penculikan dan penyiksaan hingga penghilangan nyawa /pembunuhan , dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Militer yang didrop ke atas tanah Papua. 

Pemerintah sedang menggadaikan keselamatan Masyarakat ke rana sipil , juga menjadi sebuah ancaman serius ,melalui revisi undang-undang TNI yang berpotensi melegitimasi perluasan peran militer ini dapat menjadi ancaman serius terhadap eksistensi hidup Masyarakat sipil terutama di wilayah Papua, dengan Papua sebagai daerah yang menjadi perhatian penuh presiden Prabowo dalam menjalankan Proyek Strategis Nasional . Dalam Program Makan Bergizi Gratis terkhususnya di wilayah-wilayah di Papua sebagai gambaran yang jelas mengenai persoalan keterlibatan TNI yang mengambil alih dan menjalankan program yang sebenarnya mereka tidak perlu terlibat ,banyak TNI yang masuk berseragam dan bersenjata lengkap mengajarkan wawasan kebangsaan yang hal tersebut sudah jelas ada di Pelajaran PKN , hal-hal ini dapat mengganggu psikologis anak-anak di sekolah yang hendak belajar dengan bebas namun takut karena melihat senjata yang akhirnya membuat mereka takut dan tidak ingin ke sekolah karena ada aktivitas militer yang keluar masuk sekolah terkhusus di wilayah-wilayah konflik di Papua . 

Ancaman Genosida dan Ekosida yang semakin kencang dengan kehadiran Militer TNI di Papua perlu menjadi perhatian dan desakan serius oleh seluruh dunia bahwa tindakkan pendropan Aparat Militer ke atas tanah Papua dalam bentuk apapun harus segera di hentikan dan semua Militer yang non-organik maupun Organik dan yang belum diketahui semuanya harus di tarik dari atas seluruh tanah Papua . Desakan kemanusiaan harus dilakukan meminta kepada pihak ke tiga untuk segera melakukan investasi pelanggaran HAM di Papua sebab melihat bahwa jumlah pelanggaran HAM di Papua terus menerus meningkat. 

Admin: KNPB News