Amnesti Bukan Solusi Penyelesaian Konflik Di Papua Kecuali Perundingan Dibawa Mekanisme PBB

Amnesti Bukan Solusi Penyelesaian Konflik Di Papua Kecuali Perundingan Dibawa Mekanisme PBB

Rencana Pemerintah Indonesia memberikan amnesti atau penghapusan masa hukuman bagi Tapol Papua atau terhadap pasukan TPNPB yang diwacanakan oleh Presiden Kriminal Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk meredakan konflik di Papua antara pejuang kemerdekaan Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan Militer Pemerintah Indonesia, TNI dan Polri itu tidak akan meredakan konflik bersenjata, dikarenakan bahwa masalah Papua dengan Pemerintah Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1960an hingga saat ini yang telah memakan banyak korban jiwa entah dari pihak TNI dan Polri, TPNPB hingga warga sipil dan harta benda yang sangat banyak.

Oleh sebab itu, jika Pemerintah Indonesia wacanakan berikan amnesti dan abolisi bagi Tapol Papua untuk merendahkan konflik di Papua, sama saja bukan solusi penyelesaian persoalan Politik. Tetapi, menurut kami pemberian Amnesti oleh Presiden Prabowo bagi Tapol Papua itu boleh saja dan kembali pada keputusan presiden Prabowo. Dan juga dalam pemberian Amnesti tersebut diminta untuk tidak menentukan orang atau kelompok tertentu tetapi harus diberikan bagi seluruh Tapol Papua entah dari kelompok bersenjata maupun sipil yang melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut hak penentuan nasib sendiri dari Indonesia namun, ditangkap dan dipenjarakan selama bertahun-tahun.

Yang jadi pertanyaan ialah mengapa setelah delegasi pemerintah Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Catherine West MP (Parliamentary Under-Secretary of State at the Foreign, Commonwealth and Development Office) dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey saat bertemu dengan Pemerintah Indonesia di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta pada 20, Januari 2025 setalah itu baru adanya wacana pemberian Amnesti atau Abolisi bagi Tapol Papua dan kasus-kasus lainnya di Indonesia? Terlebih khusus untuk Papua apakah ini salah satu meredakan isu HAM dan Politik di kanca Internasional dan PBB atas desakan negara-negara anggota PBB, PIF, MSG, Afrika dan komunitas internasional terkait konflik bersenjata di tanah Papua yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan dari semua pihak bahkan lebih dari 76.000 lebih warga pribumi mengungsi dari tempat asalnya hingga ke negara tetangga di Papua Nieuw Guinea.

Maka, solusi penyelesaian konflik di tanah Papua itu harus kembali ke meja PBB. Sebab, masalah Papua bukan lagi masalah internal antara orang Papua dan pemerintah Indonesia melainkan sudah menjadi masalah Internasional yang harus diselesaikan melalui mekanisme PBB sesuaikan dengan desakan negara-negara MSG, PIF, Afrika dan Komunitas Internasional yang selalu menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses terhadap Dewan HAM PBB dan Jurnalis Asing untuk mencari fakta dan kebenaran tentang konflik di tanah Papua yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam persoalan pelanggaran HAM bagi warga sipil.

Selain dari masalah Politik, Hukum dan HAM yang terjadi di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui tekanan militer yang secara nyata, ada juga masalah Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Masyarakat Adat yang selalu mendapat intimidasi oleh aparat militer karena mempertahankan hak-hak mereka seperti yang terjadi di Merauke, Bintuni, Timika dan wilayah Papua lainnya yang dirampas oleh perusahaan asing maupun milik pemerintah Indonesia yang selalu melakukan penebangan hutan dan mencuri sumber daya alam Papua secara bebas, jika pemilik hak ulayat memprotes kebijakan pemerintah Indonesia tersebut mereka selalu berhadapan dengan senjata api bahkan aparat militer pemerintah Indonesia selalu siap siaga seperti dimedan perang saat berhadapan langsung dengan warga sipil di tanah Papua.

Admin: KNPB News