FRONT ALIANSI PELAJAR SE-YAHUKIMO : SEKOLAH BUKAN WARUNG TETAPI SEKOLAH TEMPAT BELAJAR.
KNPB news, Pada hari Senin tanggal 3 February 2025 Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo menggelar aksi demo damai di Kantor Dinas Pendidikan,Kabupaten Yahukimo
Aksi demo damai dari seluruh pelajar SD, SMP, SMA, SMK di Yahukimo berlangsung lancar aman dan tertib hingga selesai.
Menurut Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo berpendapat bahwa " hari ini siswa dijadikan sebagai objek untuk memperkaya para penguasa, sistem pendidikan di Papua sangat minim walaupun kita ada di kurikulum merdeka, sekarang kepala dinas pendidikan dan guru-guru gagal untuk membangun (SDM) manusia Papua, pada akhirnya kepala dinas juga gagal menyelidiki manfaat dari program ini "
Pendidikan adalah sebuah alat untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, baik ketertindasan secara fisik maupun mental. Hal ini kemudian dipertegas dengan hadirnya UUD 1945 bahwa Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sehingga pendidikan dimasukan dalam Konstitusi Bangsa. Sedangkan realitanya Program Makan Gratis tidak sesuai dengan adanya ketentuan aturan mendis yang menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak jenuh yang tinggi seperti kentang goreng, burger keju, nugget ayam, makanan manis dan makanan lainnya dapat mengganggu daya ingat dan pembelajaran pada siswa. Kadar Glukosa Tinggi ini membuat tubuh mulai mati saat memproses makanan. Pola Makan Tinggi Glukosa secara teratur dapat menyebabkan kerusakan pada mata, ginjal, pembuluh darah, dan saraf. Efek samping lainnya yang akan dirasakan anak adalah mereka cepat marah, lesu dan kurang fokus.
Sesuai UU No 23 Tahun 1992 Pasal 20 Perbaikan Gizi, Dan Pasal 21 (1) Pengamanan Makanan Dan Minuman Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengenai Standar Atau Persyaratan Kesehatan. (2) Setiap Makanan Dan Minuman Yang Dikemas Wajib Diberi Tanda Atau Label.
Berdasarkan UU Diatas yang menjadi alasan dasar dan pertanyaan adalah Mengapa tidak ada rekomendasi dari keterlibatan ahli gizi makanan, bahkan tidak ada survey yang dilakukan oleh keterlibatan Dinas Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan dalam Program Menu Makan Gizi Gratis (MGG) tidak ada Ijin Dari BPOM Dan Kesehatan yang mengijinkan bahwa menu tersebut halal. Apa lagi kita lihat dari kematian masal di Jawa-Tenggah dimana akibat santapan Makan Menu Gratis 40 Siswa SD dikabarkan telah meninggal dunia sampai isunya Menjadi Sorotan Publik Hingga Belum Ada Titik Penyelesaian.
Terlebih lagi dalam penanganannya program tersebut dijalankan oleh Militer yang seharusnya tidak ada hubungan sama sekali dalam persoalan tersebut,namun mengapa Militer TNI terlibat. Dengan adanya keterlibatan Militer TNI hanya memberikan ketakutan dan trauma bagi anak-anak di sekolah juga orang tua siswa serta mengganggu psikologis para siswa karena merasa tertekan dan terancam, karena Yahukimo adalah daerah Rawan Konflik bersenjata dan kejahatan serta kekerasan kerap kali terjadi yang indikasinya sering kali di akibatkan oleh adanya Aparat Militer yang hadir di Yahukimo,hal ini menjadi kegelisahan dan menimbulkan penolakan yang serius dari seluruh elemen masyarakat.
Sehingga Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo mengeluarkan pernyataan sikap bahwa tegas menolak adanya program makan bergizi gratis di Yahukimo, berikut tuntutan dari Front Aliansi Pelajar Se-Yahukimo :
. Kami Tolak Keras Program Menu Makan Siang Gratis
. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Dan Demokratis
. Kami Tolak Militerisme Didunia Pendidikan
. Berikan Jaminan Pendidikan,Kesehatan,Dan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
. Hentikan Perampasan Hak-Hak Masyarakat Adat Diatas Tanah Adat { Papua }.
. Cabut Militer Organik Dan Non-Organik Di Tanah West Papua.
Dalam Aksi tersebut pun turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, guru-guru, orangtua siswa, Gereja, mahasiswa, pemuda dan seluruh komponen masyarakat lainnya. masing-masing pihak memberikan pernyataan sikap melalui orasi-orasi dan menyampaikan ketidaksepakatan atau penolakan terhadap adanya pemberian Makan Gratis di sekolah-sekolah.
Dan pernyataan sikap penolakan yang sama juga disampaikan oleh setiap perwakilan yang ada diantaranya;
Perwakilan (PGGJ) menyampaikan sikap mereka bahwa," Kami sebagai gembala Jemaat sudah tidak sanggup melihat domba-domba kami mati dimana-mana akibat kejahatan yang terstruktur. Dengan demikian untuk program makan gratis ini kami tolak dengan keras dan tegas agar program tersebut diberhentikan."
Perwakilan kepala suku umum" Anak kami yang berpendidikan bukan anak tiri atau Yatim-piatu anak-anak kami punya bapa dan mama sehingga jangan bikin kayak tidak punya orang tua." Sehingga kami kepala suku adat Tolak keras program persiden Prabowo -gibran karena kami tahu bahwa Prabowo adalah pemburu andalan di Papua di masa lalu hingga saat ini."
Perwakilan Guru-guru juga turut memberikan sikapnya bahwa "Sesungguhnya ada kejanggalan dari program menu makan gratis. Kenapa Kami katakan sedemikian karena program ini langsung dari pemerintah pusat diturunkan ke sekolah dan tidak melalui pemerintah daerah. mengingat dengan itu kami akan tetap ada di sisi anak-anak siswa untuk melakukan penolakan. "


Tidak ada komentar:
Posting Komentar