Kejahatan Kemanusiaan di Yahukimo dan Pencitraan Melalui Program Makan Bergizi Gratis

Kejahatan Kemanusiaan di Yahukimo dan Pencitraan Melalui Program Makan Bergizi Gratis

Yahukimo sebagai salah satu daerah rawan konflik bersenjata antara TPNPB dan Militer Pemerintah Indonesia, hingga kini banyak terjadi tindak kejahatan antara lain penangkapan sewenang-wenang terhadap pelajar , dan anak-anak ,pembunuhan , serta penembakan yang marak terjadi seperti kasus Tobias Silak dan Naro Dapla yang ditembak Satgas Damai Cartenz, 2 orang Pemuda yang di tangkap tanpa bukti diantaranya Ferly Wesapla dan Hariel Wakla yang hingga kini masih berada di LP wamena , bahkan rentan juga terjadi kejahatan terhadap Perempuan seperti kasus mutilasi terhadap dua orang mama Aminera Kabak dan Irina Selopole , adalah Sebagian dari kasus-kasus yang menjadi bukti adanya indikasi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil di Yahukimo, Papua yang sebagian besar dilahirkan atau terjadi karena kehadiran militer Indonesia, Pembangunan pos-pos militer dan pendropan aparat militer masih terus terjadi hingga sekarang.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat di Papua terlebih khusus di beberapa wilayah konflik seperti Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya , Maybrat, Sorong, Paniai, Dogiyai bahkan juga di kota dan kabupaten yang ada di Papua tidak terlepas dari dampak konflik yang terjadi berkepanjangan di atas tanah Papua . hingga saat ini penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tanah Papua tidak pernah terselesaikan dengan baik, bahkan banyak dari kasus tersebut yang dibiarkan begitu saja ,hingga ditutup-tutupi oleh Pemerintah Indonesia .

Pemerintah Indonesia dengan wajah Militeristik nya selalu berupaya menutupi tindak kejahatan dengan melakukan upaya-upaya pencitraan di mata publik , melalui berbagai program yang sebenarnya hanya menambah debat panjang dan menimbulkan kecurigaan serta ketakutan dan trauma bagi orang Papua bahkan hal tersebut tidak akan pernah menghentikan konflik dan kejahatan yang terjadi di tanah Papua sendiri. Karena hingga saat ini rakyat Papua sudah tidak percaya dengan kehadiran pemerintah Indonesia bahkan ,terlebih terhadap kehadiran militer Indonesia yang menjadi suatu ketakutan dan ancaman bagi Orang Asli Papua. sebab dengan adanya Militer selalu menimbulkan tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang massif selalu terjadi .

Salah satu upaya pencitraan oleh Pemerintah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis yang dimana Program tersebut dijalankan oleh TNI di sekolah-sekolah di Yahukimo hanyalah upaya menutupi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Yahukimo , hingga saat ini cukup banyak kasus yang oknum atau pelaku kejahatan indikasinya adalah pihak aparat namun penyelesaian dari semua kasus kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh pihak aparat tersebut juga sampai dengan saat ini terus mengalami jalan buntu dan tidak menemukan titik terang. Sehingga masyarakat Yahukimo sendiri tidak begitu percaya terhadap pemerintah dan TNI yang menjalankan Program tersebut bahkan banyak siswa dan orang tua siswa yang takut untuk di racuni melalui makanan yang dibagikan ,karena banyaknya tindak kejahatan yang masif terjadi dalam berbagai bentuk bahkan seperti kasus keracunan makanan di Nabire dan Deiyai , yang pelakunya selalu dilindungi oleh aparat. sehingga program tersebut dianggap tidak menyelesaikan akar konflik dan persoalan serta tidak memberikan kedamaian di Papua tetapi hanya menambah rasa ketakutan bagi Masyarakat Papua . 

Seharusnya Pemerintah Indonesia berfikir untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di atas tanah Papua, bukan menjalankan program-program yang hanya digadangkan sebagai upaya pencitraan untuk menutupi kejahatan kemanusiaan di Papua , wajah militer yang kejam di Papua adalah gambaran dari wajah Pemerintahan Indonesia di atas tanah Papua yang hari ini terus menyembunyikan tindak kejahatan dengan menutup ruang-ruang demokrasi, pembungkaman, pembatasan hak berekspresi dan membatasi akses-akses internasional untuk masuk melihat kondisi riil atas konflik yang terjadi di Papua.

Sementara pendropan pasukan militer Indonesia terus terjadi dari luar Papua ke tanah Papua dengan dalil pembangunan, kesejahteraan rakyat dan keamanan. Namun pendekatan militer di kalangan masyarakat sipil hanya memperburuk situasi dan ketegangan sebab, warga sipil selalu berhadapan dengan senjata di tanah Papua seperti dalam zona siaga dalam pertempuran melawan pasukan TPNPB. Bahkan aparat militer telah menjalankan Dwifungsi TNI di Papua dan ini akan meningkatkan ketegangan bagi semua pihak terutama terhadap warga sipil yang berada di wilayah konflik.

Maka pemerintah Indonesia semestinya mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelesaian masalah konflik di Papua dan bukan menurunkan ribuan pasukan militer sebab, itu akan memperparah situasi di tanah Papua dalam pemerintahan presiden Prabowo Subianto mantan Kopassus yang pernah membantai orang Papua di Mapenduma dalam misi pembebasan terhadap TIM Ekspedisi Lorenz yang ditahan oleh pasukan TPNPB.

Dalam hal ini juga, pemerintah Indonesia semestinya menyelesaikan persoalan konflik di Papua secara netral dan transparan melalui mekanisme Internasional seperti di PBB atau badan-badan PBB sebab, masalah Papua bukan hanya masalah Indonesia tetapi masalah Internasional karena adanya masalah politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diselesaikan oleh pihak ketiga.

Admin: KNPB News